Bandar Lampung, kanalpers.com – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin-Selasa (7-8/ 7/2025).
Sepuluh OPD tersebut adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki mengatakan bahwa RDP ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut.
“Kami tidak hanya menyoroti serapan APBD sudah terealisasi berapa, tapi juga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Basuki. Jika ada program kegiatan yang tidak berjalan, kata Ahmad Basuki, bisa jadi bahan perbaikan penganggaran di tahun 2026.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut secara umum tidak ditemukan kendala besar dalam pelaksanaan program kerja OPD.
“Tidak ada kendala berarti, dan rata-rata pelaksanaan anggaran juga berjalan baik,” ujar Mikdar dari Fraksi Gerindra.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan juga menyampaikan aspirasi dan persoalan yang ditemui di daerah pemilihan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan ketahanan pangan.
“Kami harap program dari OPD ini bisa lebih menyentuh dapil kami masing-masing, terutama di APBD Perubahan dan APBD Murni ke depan. Ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya petani,” jelas Mikdar.
Ia menyoroti pentingnya bantuan pertanian, seperti alat mesin pertanian, bibit tanaman, hingga bantuan perikanan seperti bibit ikan, yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah dengan ekonomi lemah.
“Kami minta dinas terkait bisa mendorong ke kementerian agar fokus membantu daerah-daerah dengan perekonomian yang masih tertinggal, bukan hanya yang sudah bagus,” tegasnya.
Mikdar berharap seluruh OPD mitra Komisi II dapat bekerja maksimal dalam menyalurkan program bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (AA/KP)