Lampung,kanalpers.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung, Jumat (17/9/2027). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding dan pertukaran informasi terkait pengelolaan teknologi informasi, komunikasi publik, serta transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Sebagai komisi yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan komunikasi informatika, Komisi I DPRD Sumsel memandang penting untuk mempelajari best practices yang telah diterapkan oleh Pemprov Lampung. Fokus pembahasan meliputi optimalisasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), manajemen konten media sosial pemerintah, hingga strategi penanganan isu-isu publik di era digital.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berbagi pengalaman mengenai tantangan dan keberhasilan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan transparan. Diskusi juga menyinggung pentingnya kolaborasi antarprovinsi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, guna memastikan pelayanan publik tetap relevan dan efisien.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Anwar Al Syadat, SSi, MSi, menekankan bahwa sinergi dan pembelajaran lintas wilayah sangat diperlukan untuk mempercepat inovasi daerah. Ia menilai Lampung memiliki beberapa lompatan digital yang bisa diadaptasi di Bumi Sriwijaya.
”Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas sekat birokrasi. Kami melihat Diskominfo Lampung memiliki tata kelola SPBE dan manajemen komunikasi publik yang sangat baik. Pola interaksi mereka dengan masyarakat di era digital ini yang ingin kita bedah dan bawa pulang ke Sumsel,” ujar Anwar Al Syadat di sela-sela pertemuan.
Ia juga menambahkan bahwa teknologi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memindahkan sistem manual ke aplikasi.
“Komisi I berkomitmen memastikan Diskominfo Sumsel tidak hanya mengejar arsitektur digital yang canggih, tapi juga inklusif. Kita ingin sistem ini nantinya benar-benar memudahkan urusan masyarakat di pelosok desa, bukan cuma di perkotaan,” tegasnya.
Hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Selain itu, poin-poin diskusi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan ke depannya. (Us/KP).