Palembang,kanalpers.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Sumatera Selatan kembali menuai sorotan tajam. Anggota Komisi V DPRD Sumsel M Oktaviansyah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerimaan siswa baru yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan krusial.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Oktaviansyah saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada Senin (13/7/2026). Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Dinas Pendidikan Sumsel bertindak tegas apabila ditemukan oknum yang terbukti bermain dalam proses penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMA dan SMK negeri. Menurutnya, seluruh tahapan SPMB harus dievaluasi total agar dapat berjalan secara transparan dan adil bagi masyarakat.
Selain dugaan praktik curang yang mencederai proses penerimaan siswa, Oktaviansyah juga menyoroti masalah serius lainnya, yakni masih adanya sekitar 320 anak yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Oktaviansyah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama mencari solusi agar ratusan anak tersebut tetap bisa bersekolah dan tidak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan di Sumatera Selatan.
Tidak hanya sektor pendidikan, legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII meliputi Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Lahat ini juga menyuarakan keluhan masyarakat mengenai buruknya kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya.
Masyarakat mengeluhkan kerusakan parah pada ruas jalan yang menghubungkan batas Kota Pagaralam hingga Simpang Tanjung Raya di Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang. Selain itu, akses jalan dari arah Pendopo menuju Tebing Tinggi juga dilaporkan mengalami kerusakan serupa yang membutuhkan penanganan segera. Mengingat perbaikan kedua ruas jalan tersebut sudah masuk dalam anggaran tahun 2026, ia meminta pemerintah provinsi untuk mempercepat pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah berupaya mempercepat proses tender untuk seluruh pekerjaan jalan yang telah dianggarkan pada tahun 2026 ini.
Sementara mengenai polemik SPMB, Cik Ujang mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat, termasuk dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru. Ia memastikan seluruh pengaduan tersebut, termasuk yang telah ramai di media massa, sudah disampaikan langsung kepada Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti secara serius. (Us/KP)