Palembang,kanalpers.com – Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti kelangkaan minyak goreng subsidi merek Minyakita yang dilaporkan kosong di Pasar Induk Jakabaring Palembang selama dua bulan terakhir.
Kondisi ini memicu keresahan pedagang sekaligus mendorong kenaikan harga minyak goreng premium di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Handry Pratama Putra, menyatakan pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor, termasuk Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), guna menelusuri penyebab hilangnya stok di pasaran.
“Kami akan sidak langsung ke distributor hingga pabrik-pabrik CPO dalam waktu dekat. Jangan sampai karena harga CPO dunia sedang naik, pasokan justru dialihkan ke luar negeri dan mengabaikan kebutuhan dalam negeri,” kata Handry, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, kelangkaan ini bisa dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia, termasuk crude palm oil (CPO), di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Namun, menurutnya, kebutuhan dalam negeri tetap harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terbebani.
“Harga CPO saat ini meningkat. Jangan sampai produksi dalam negeri lebih banyak mengalir ke luar dibandingkan untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi harga tandan buah segar (TBS) juga naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 per kilogram,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Tama ini menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II akan turun langsung ke gudang distribusi hingga pabrik-pabrik CPO yang ada di Sumsel.
Ia juga menyebut, dalam beberapa hari terakhir Komisi II tengah disibukkan dengan agenda Panitia Khusus (Pansus), salah satunya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Sumsel.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Rita Suryani, memastikan bahwa kelangkaan Minyakita memang terjadi di pasaran dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Komisi II akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk turun langsung ke pasar, guna melihat penyebab kelangkaan Minyakita, yang saat ini harganya sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET),” kata Rita.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kenaikan harga minyak goreng biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi berbagai persoalan di lapangan, seperti distribusi yang tidak lancar.
Ia mencontohkan, pasokan dari distributor ke agen atau ritel bisa saja tidak merata atau terlambat. Bahkan, ada wilayah yang mengalami kelebihan pasokan, sementara daerah lain justru kosong. Selain itu, kendala logistik dan pengiriman juga turut memengaruhi kondisi tersebut.
“Kelangkaan Minyakita bukan semata karena stok tidak ada, tetapi lebih pada distribusi yang tidak merata serta lemahnya pengawasan terhadap potensi penimbunan dan pelanggaran harga,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Sumsel akan meminta Disperindag menyusun strategi konkret dan terukur guna menjamin ketersediaan Minyakita secara stabil, termasuk menetapkan target waktu normalisasi yang jelas.
“Kami berharap penanganan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menghadirkan sistem distribusi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Data yang disampaikan harus konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Us/KP)