Lampung, kanalpers.com – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mendorong pembentukan bank sampah di setiap desa di 15 kabupaten/kota untuk menekan produksi limbah dan mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).
Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memungkinkan dana desa dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Dengan dukungan pemerintah daerah, desa-desa dapat membentuk bank sampah yang berfungsi memproses dan memilah sampah bernilai ekonomis.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa memberikan bantuan berupa kendaraan pengangkut sampah (bentor), sehingga sampah yang dikirim ke TPA adalah sampah yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis,” ujarnya, Kamis (06/03/2025).
Basuki mencontohkan keberhasilan bank sampah di Kabupaten Lampung Timur yang dikelola oleh BUMDes. Bank sampah ini memisahkan sampah yang memiliki nilai jual, seperti biji plastik, dan mengolah sampah organik untuk budidaya maggot yang juga bernilai ekonomis.
“Dengan adanya bank sampah, jumlah sampah yang dikirim ke TPA bisa berkurang signifikan karena hanya sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis yang dibuang,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendorong inovasi dan memberikan dukungan untuk pembentukan bank sampah di desa-desa.
“Pemerintah jangan hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada desa. Bisa dilakukan berbagai upaya, seperti memberikan bantuan atau memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil mengelola bank sampah. Dengan cara ini, gerakan bank sampah bisa lebih masif di Provinsi Lampung. (AF/KP)